Warga berjalan di perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN di Kelurahan Tegal Gede, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Kamis (9/3/2017). Bank BTN menyasar para pekerja informal, seperti nelayan dan pedagang sebagai incaran untuk KPR karena tidak memiliki penghasilan tetap, meskipun mampu untuk mencicil. (ANTARA FOTO/Seno)
Yogyakarta (ANTARA News) - PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) mengatakan tidak pernah memiliki program pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka (down payment) sebesar nol persen.
"Skema pembiayaan KPR sebesar nol persen, setahu saya tidak pernah ada di perbankan. Jadi kita memang harus mengikuti Peraturan Bank Indonesia," kata Direktur Consumer Banking Bank BTN, Handayani, di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut Handayani, pihaknya juga tidak pernah menawarkan kerja sama dengan pengembang dalam menjual rumah non subsidi kepada masyarakat.
"Selama ini kita ingin fasilitas yang kita berikan kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Dengan demikian, ia menjelaskan bahwa jika pemberian kredit diberikan sesuai dengan ketentuan maka debitur memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya.
Wacana pemberian DP nol persen sebelumnya mengemuka di masyarakat seiring dengan Pilkada DKI Jakarta.
Salah satu pasangan calon Gubernur DKI menyampaikan visi akan menyediakan fasilitas DP nol persen kepada warga DKI.
Handayani menuturkan, bisa saja wacana itu bergulir, namun tentunya belum bisa diterapkan.
Sesuai Peraturan BI mengenai rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) pada kredit kepemilikan properti maksimal 95 persen, dengan uang muka pertama sebesar 15 persen.
"Kecuali untuk KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah kita berikan satu persen uang muka. Jadi tetap perlu ada sharing dari debitur untuk memiliki simpanan atau tabungan," katanya.
"Skema pembiayaan KPR sebesar nol persen, setahu saya tidak pernah ada di perbankan. Jadi kita memang harus mengikuti Peraturan Bank Indonesia," kata Direktur Consumer Banking Bank BTN, Handayani, di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut Handayani, pihaknya juga tidak pernah menawarkan kerja sama dengan pengembang dalam menjual rumah non subsidi kepada masyarakat.
"Selama ini kita ingin fasilitas yang kita berikan kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Dengan demikian, ia menjelaskan bahwa jika pemberian kredit diberikan sesuai dengan ketentuan maka debitur memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya.
Wacana pemberian DP nol persen sebelumnya mengemuka di masyarakat seiring dengan Pilkada DKI Jakarta.
Salah satu pasangan calon Gubernur DKI menyampaikan visi akan menyediakan fasilitas DP nol persen kepada warga DKI.
Handayani menuturkan, bisa saja wacana itu bergulir, namun tentunya belum bisa diterapkan.
Sesuai Peraturan BI mengenai rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) pada kredit kepemilikan properti maksimal 95 persen, dengan uang muka pertama sebesar 15 persen.
"Kecuali untuk KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah kita berikan satu persen uang muka. Jadi tetap perlu ada sharing dari debitur untuk memiliki simpanan atau tabungan," katanya.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment