Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (ANTARA /Ahmad Subaidi)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan Polri bisa memiliki rumah dengan cara kredit tanpa uang muka atau `down payment` (DP) dan tenor lebih panjang.
"Intinya ini kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya dan tenornya lebih panjang dari biasanya," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Bambang menuturkan, skema kredit khusus untuk ASN, TNI, dan Polri tersebut sudah siap dan tinggal disosialisasikan. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail, dan hanya mengatakan bahwa tenor kredit tersebut bisa mencapai 30 tahun.
"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, dan Polri apabila mereka ingin punya rumah. Kalau mereka butuh rumah dimungkinkan dan nanti metode cicilannya langsung `payroll` dan gajinya," kata Bambang.
Ia menyebutkan, kredit rumah tanpa DP tersebut akan didukung oleh Taspen dan Asabri. Tingkat bunga yang diberikan pun akan lebih baik dari bunga kredit di pasar. Selain itu, kredit rumah khusus ini ditujukan untuk ASN, TNI, Polri yang penghasilannya di atas kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Dengan kredit ini, mereka bisa beli sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ingin beli sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan diinginkan silakan saja, kan ini tidak mengikat. Kalau KPR itu terikat proyek properti, kalau ini bukan, ini kreditnya untuk individu ASN, TNI, dan Polri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pada Senin (16/4) lalu membahas upaya percepatan pembangunan perumahan bagi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan Polri.
"Untuk tahun 2018 ini, saya telah minta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan `backlog` rumah yang mencapai 11,4 juta," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat pembukaan rapat terbatas bertopik Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.
Menurut Presiden, sebanyak 945 ribu aparatur sipil negara, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.
Untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah. Presiden meminta skema pembiayaan dapat memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.
Dalam pertemuan itu, Presiden mengundang sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank BUMN dan bank daerah, serta Asabri dan Taspen untuk membahas skema pembiayaan alternatif tersebut.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Presiden.
"Intinya ini kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP. Jadi nol DP-nya dan tenornya lebih panjang dari biasanya," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Bambang menuturkan, skema kredit khusus untuk ASN, TNI, dan Polri tersebut sudah siap dan tinggal disosialisasikan. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail, dan hanya mengatakan bahwa tenor kredit tersebut bisa mencapai 30 tahun.
"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, dan Polri apabila mereka ingin punya rumah. Kalau mereka butuh rumah dimungkinkan dan nanti metode cicilannya langsung `payroll` dan gajinya," kata Bambang.
Ia menyebutkan, kredit rumah tanpa DP tersebut akan didukung oleh Taspen dan Asabri. Tingkat bunga yang diberikan pun akan lebih baik dari bunga kredit di pasar. Selain itu, kredit rumah khusus ini ditujukan untuk ASN, TNI, Polri yang penghasilannya di atas kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Dengan kredit ini, mereka bisa beli sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ingin beli sendiri, ada lokasi yang dia sudah tahu dan diinginkan silakan saja, kan ini tidak mengikat. Kalau KPR itu terikat proyek properti, kalau ini bukan, ini kreditnya untuk individu ASN, TNI, dan Polri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pada Senin (16/4) lalu membahas upaya percepatan pembangunan perumahan bagi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan Polri.
"Untuk tahun 2018 ini, saya telah minta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan `backlog` rumah yang mencapai 11,4 juta," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat pembukaan rapat terbatas bertopik Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden.
Menurut Presiden, sebanyak 945 ribu aparatur sipil negara, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.
Untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah. Presiden meminta skema pembiayaan dapat memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.
Dalam pertemuan itu, Presiden mengundang sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank BUMN dan bank daerah, serta Asabri dan Taspen untuk membahas skema pembiayaan alternatif tersebut.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Presiden.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment