Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah menyiapkan alokasi dalam RAPBN 2017 sebesar Rp390 miliar untuk unit hunian bagi anggota TNI/Polri.
"Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan," kata Basuki seusai mengikuti rapat kerja membahas anggaran TNI/Polri bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin.
Basuki menjelaskan pagu anggaran itu bisa dikelola langsung oleh Kementerian Pertahanan dan Polri agar pembangunan unit hunian tersebut bisa dikerjakan oleh TNI/Polri, tidak lagi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Menurut Dirjen Anggaran mau dipindahkan ke TNI/Polri, mau dikerjakan sendiri. Silahkan saja, tidak ada masalah. Seperti Asian Games, semestinya Kemenpora, tapi yang ditugaskan Kementerian PU dan Pera, kita kerjakan," ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya pemangkasan anggaran di awal tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat belum mendapatkan konfirmasi secara jelas karena RAPBN 2017 masih dalam proses pembahasan di Badan Anggaran.
"Saya belum dapat info, karena (pagunya) masih Rp105,6 triliun. Fokusnya masih tetap meneruskan konektivitas ketahanan pangan, air minum, sanitasi dan perumahan. Bagi perumahan, pagunya sudah Rp9 triliun sendiri," kata Basuki.
Rapat kerja yang juga dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tersebut belum dapat mengambil keputusan, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar negeri, berhalangan hadir.
Sementara itu, terkait kabar pemangkasan anggaran di awal tahun depan, Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan membuat perencanaan RAPBN 2017 yang lebih realistis.
"Penghematan belum tahu, kita upayakan tidak ada. Tapi ekonomi ini dinamis. Kita boleh merencanakan, tapi perkembangan yang menentukan," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat panitia kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI, pemerintah mengusulkan adanya pemangkasan anggaran di awal tahun 2017 sebesar Rp20,8 triliun, agar pelaksanaan kinerja pemerintahan tidak terganggu apabila postur APBN harus mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun.
Beberapa kementerian lembaga yang diproyeksikan mendapatkan pemangkasan belanja adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp3,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp2,7 triliun, Kementerian Pertahanan Rp2,5 triliun, Polri Rp2,3 triliun, Kementerian Pertanian Rp1,8 triliun dan Kementerian Keuangan Rp1,4 triliun.
"Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan," kata Basuki seusai mengikuti rapat kerja membahas anggaran TNI/Polri bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin.
Basuki menjelaskan pagu anggaran itu bisa dikelola langsung oleh Kementerian Pertahanan dan Polri agar pembangunan unit hunian tersebut bisa dikerjakan oleh TNI/Polri, tidak lagi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Menurut Dirjen Anggaran mau dipindahkan ke TNI/Polri, mau dikerjakan sendiri. Silahkan saja, tidak ada masalah. Seperti Asian Games, semestinya Kemenpora, tapi yang ditugaskan Kementerian PU dan Pera, kita kerjakan," ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya pemangkasan anggaran di awal tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat belum mendapatkan konfirmasi secara jelas karena RAPBN 2017 masih dalam proses pembahasan di Badan Anggaran.
"Saya belum dapat info, karena (pagunya) masih Rp105,6 triliun. Fokusnya masih tetap meneruskan konektivitas ketahanan pangan, air minum, sanitasi dan perumahan. Bagi perumahan, pagunya sudah Rp9 triliun sendiri," kata Basuki.
Rapat kerja yang juga dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tersebut belum dapat mengambil keputusan, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar negeri, berhalangan hadir.
Sementara itu, terkait kabar pemangkasan anggaran di awal tahun depan, Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan membuat perencanaan RAPBN 2017 yang lebih realistis.
"Penghematan belum tahu, kita upayakan tidak ada. Tapi ekonomi ini dinamis. Kita boleh merencanakan, tapi perkembangan yang menentukan," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat panitia kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI, pemerintah mengusulkan adanya pemangkasan anggaran di awal tahun 2017 sebesar Rp20,8 triliun, agar pelaksanaan kinerja pemerintahan tidak terganggu apabila postur APBN harus mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun.
Beberapa kementerian lembaga yang diproyeksikan mendapatkan pemangkasan belanja adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp3,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp2,7 triliun, Kementerian Pertahanan Rp2,5 triliun, Polri Rp2,3 triliun, Kementerian Pertanian Rp1,8 triliun dan Kementerian Keuangan Rp1,4 triliun.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 comments:
Post a Comment